BacaJuga : Pasal UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen berbunyi "Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan". Keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak diamandemen adalah? Nasibbaik atau buruk yang menimpa seseoang terjadi hanya dengan izin dan kehendak Allah. Rasulullah mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, karena itu dalam Al Qur'an Allah memerintahkan kita untuk berdoa memohon kebaikan dan berlindung dari berbagai kejadian buruk yang mungkin saja terjadi. Jikadipakai pengertian berdasarkan penafsiran logis seperti yang dilakukan oleh Yahya Harahap pada pasal 183 dan 184 ayat 1 KUHAP, maka laporan intelijen yang diatur pasal 26 ayat 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan penyimpangan dari ketentuan dalam KUHAP tersebut, karena laporan PassingGrade yang digunakan sebagai berikut :-Tes Intelegensi Umum (TIU) 80 Point; - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 65 Point; - Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 166 Point; Ketentuan Penilaian Mengacu Aturan Pemerintah yaitu : - Menjawab Benar 5 Poin - Menjawab Salah 0 Poin - Tidak Menjawab 0 Poin - Khusus TKP rentang nilai 1 - 5 Poin PermintaanPinjaman adalah sebagaimana yang diatur di Pasal 7.1 di bawah ini; 1.1.8 S&K adalah Syarat dan Ketentuan ini, yang dapat direvisi, diamandemen, atau ditambah dari waktu ke waktu, yang maknanya sesuai dengan apa yang tertera dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapatlah disebutkan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Soekarno, yang tergolong sebagai penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menurut Rindjin (2009;307) penyelewengan sebagaimana dimaksud di atas yaitu. 1. Lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara bersifat sementara. . rizalsaputra275 rizalsaputra275 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab Iklan Iklan kadekirma22 kadekirma22 JawabanAkan terjadi perpecahan antara suatu kelompok. Iklan Iklan pandabeby890 pandabeby890 Jawabansuatu negara akan hancur karena jika tidak ada peraturan, pasti masyarakat akan bersikap sesuka hati meskipun dalam hal negatif. Iklan Iklan Pertanyaan baru di PPKn buatlah karangann tentang semangat kebangsaan diketik kertas hvs A4 dengan tulisan new times roman, margin atas dan kiri 4cm kanan dan bawah 3cmfont s … ize 12tolong qq​ contoh Kerjasama di bidang Hukum​ untuk mencegah terjadinya disintegrasi atau perpecahan dalam masyarakat hal ini dapat diwujudkan dalam contoh perilaku di dalam kehidupan sehari-hari … misalnya.....?a. ikut melaksanakan ibadah umat agama lainb. membayar membayar pajak sesuai dengan tanggalnyac. bekerja keras untuk kesejahteraan keluargad. menjaga keamanan dan ketertiban saat umat lain merayakan hari raya agamanya​ tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah....?A. mempersatukan bangsa JawaB. mempertinggi derajat bangsa IndonesiaC. membebaskan Indonesia dari kemiski … nanD. persamaan hak dan warga negara​ sikap materi mautan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia hal ini merupakan asas ya … ng terkandung dalam materi maupun perundang-undangan yaitu...?A. kebangsaanB. kekeluargaan C. pengayomanD. kenusantaraan​ Sebelumnya Berikutnya Iklan - Undang-Undang Dasar UUD Negara Tahun 1945 adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. UUD 1945 berbentuk konstitusi tertulis dan berperan sebagai supremasi hukum tertinggi di Indonesia. Selain itu, UUD 1945 juga berposisi sebagai sumber rujukan bagi seluruh tertib hukum dan peraturan di bawahnya. Dalam perkembangannya, UUD 1945 pernah mengalami perubahan peran sebagai konstitusi negara dan secara isi pasal. Dikutip dari buku Hukum Tata Negara Indonesia Teks dan Konteks oleh Retno Widyani 2015, UUD 1945 pernah berhenti digunakan sebagai konsitusi negara Indonesia ketika diberlakukan UUDS 1950. Kemudian, digunakan kembali setelah diberlakukanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sampai saat ini, UUD 1945 tidak pernah digantikan kembali kedudukannya sebagai konstitusi negara. Sementara itu, perubahan secara isi pasal dapat terjadi sebagai akibat adanya amandemen sebanyak 4 kali dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR di tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila oleh L. Andriani dan Rukiyati, UUD 1945 pertama kali dikukuhkan dan mulai digunakan pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam naskah pertama UUD 1945 tersebut, masih terdiri dari tiga bagian sebagai berikut 1. Pembukaan UUD 1945 2. Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab berisi 37 pasal, Aturan Peralihan dan Aturan Umum 3. Penjelasan UUD 1945 Kemudian, UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR di tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Hasilnya, isi dari UUD menjadi terdiri dari dua bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh. Dikutip dari buku Makna Undang-Undang Dasar oleh Nanik Pudjowati 20187, bagian dari UUD 1945 setelah mengalami amandemen sebanyak 4 kali sebagai berikut 1. Pembukaan UUD Negara RI Tahun1945, yang terdiri atas empat alinea. 2. Batang Tubuh yaitu Pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang terdiri dari terdiri atas; 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan. Isi Bunyi Pasal 15 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah AmandemenAmandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, tentunya mengubah isi daripada konstitusi tersebut. Salah satu, Pasal UUD 1945 yang mengalami perubahan karena amandemen tersebut adalah Pasal 15. Pasal 15 UUD 1945 hanya mengalami perubahan sebanyak 1 kali, yakni pada amandemen pertama dalam Sidang Umum MPR tahun 14-21 Oktober 1999. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia MKRI, bunyi dari Pasal 15 UUD 1945 sebelum amandemen sebagai berikut 1. Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Kemudian, dalam Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada tanggal 14-21 Oktober 1999, Pasal 15 mengalami amademen untuk pertama kalinya. Pada amandemen Sidang MPR tahun 2000, 2001 dan 2002, pasal 15 tidak mengalami perubahan. Dikutip dari laman JDIH Mahkamah Konsitusi, bunyi dari Pasal 15 UUD 1945 setelah amandemen sebagai berikut 1. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang* Keterangan *=Perubahan Pertama **=Perubahan Kedua ***=Perubahan Ketiga ****=Perubahan Keempat. Baca juga Bunyi Pasal 21 UUD 1945 Penjelasan Isi Sebelum & Setelah Amandemen Isi Pasal 19 UUD 1945 Bunyi Penjelasan Sebelum & Setelah Amandemen - Sosial Budaya Kontributor Syamsul Dwi MaarifPenulis Syamsul Dwi MaarifEditor Yandri Daniel Damaledo Clarymond Simbolon2 tahun yang lalu CPNS Materi UUD 1945 Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum, hal ini sesuai dengan pasal ... UUD 1945. 2 3 1 5 4 Jawaban C Pasal 1 ayat 3 “ Negara Indonesia adalah negara hukum “. Menurut Kamu jawabannya yang mana sih A00% B29% C1780% D29% E00% Pendapat Teman NUR YULIANA1 tahun yang lalu Yang ditanya pasal berapa bukan ayat berapa Jadi jawaban admin sudah benar C Soal Lainnya Presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, ... Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ... Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang ... Syarat - syarat yang harus dipenuhi orang asing untuk dapat ... Indische Partij didirikan di Bandung oleh Tiga Serangkai yang ... Dalam perjalanan kemerdekaan, Indonesia telah dipimpin oleh ... Pasukan Belanda pertama kali mendarat di Indonesia di bawah ... Kabupaten tanah Toraja sangat terkenal dengan upacara ... Desentralisasi fiskal adalah kewenangan dan tanggung jawab ... Kebijakan Desentralisasi kepada daerah otonom, meningkatkan ... Indonesia is one of the world's largest country is strategically located between two continents Asia; Australia and two oceans Indian Ocean; Pacific Ocean. Because of this strategic location, Indonesia is endowed of abundant natural resources from the sea, air, and land area. Besides having abundant natural resources, Indonesia has rich in culture, language and customs, as well as demographic conditions. With the potential and assets owned by Indonesia, this country has opportunity to be a progressive country and growing rapidly. Commitment was formed by the unification of perception through legislation by the central government to support economic prosperity for the sake of twelfare to all of Indonesian people. So with this commitment is rised regulation of 33 UUD 1945, as one form between government and society to advance Indonesia's economy, so that will be expected to improve the sustainable development, utilization of natural resources to support the benefit of many people's lives, and that isn't equally important is creation of social welfare for all of Indonesian people. But these lofty ambition isn't going according to what was expected earlier, the attitude of individualism that is more about profitability than the social welfare is more prominent in the implementation of Article 33 UUD 1945, especially after the point of article was amended. In fact had shown that the trend is happening right now in Indonesia is the form of poverty, degradation of education quality, malnutrition, privatization of government industries, apathy attitude, unemployment and the looting of the people's wealth in the country that is rich in natural resources and human resources. Abstrak 1 Mahasiswa aktif semester III, jurusan manajemen, angkatan 2012 Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free REFLEKSI, IMPLEMENTASI DAN KONSEKUENSI PASAL 33 UUD 1945SETELAH AMANDEMEN TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIAOLEHSyafwendi1Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan ManajemenUniversitas Islam Negri Syarif Hidayatullah JakartaAbstractIndonesia is one of the world's largest country is strategically located between twocontinents Asia; Australia and two oceans Indian Ocean; Pacific Ocean. Because of thisstrategic location, Indonesia is endowed of abundant natural resources from the sea, air, andland area. Besides having abundant natural resources, Indonesia has rich in culture,language and customs, as well as demographic conditions. With the potential and assetsowned by Indonesia, this country has opportunity to be a progressive country and growingrapidly. Commitment was formed by the unification of perception through legislation by thecentral government to support economic prosperity for the sake of twelfare to all ofIndonesian people. So with this commitment is rised regulation of 33 UUD 1945, as one formbetween government and society to advance Indonesia's economy, so that will be expected toimprove the sustainable development, utilization of natural resources to support the benefit ofmany people's lives, and that isn’t equally important is creation of social welfare for all ofIndonesian people. But these lofty ambition isn’t going according to what was expectedearlier, the attitude of individualism that is more about profitability than the social welfare ismore prominent in the implementation of Article 33 UUD 1945, especially after the point ofarticle was amended. In fact had shown that the trend is happening right now in Indonesia isthe form of poverty, degradation of education quality, malnutrition, privatization ofgovernment industries, apathy attitude, unemployment and the looting of the people's wealthin the country that is rich in natural resources and human article of 33 UUD 45 after amandement, individualisme, social discrepancy, societty welfareAbstrak1 Mahasiswa aktif semester III, jurusan manajemen, angkatan 2012 Indonesia adalah salah satu negara terbesar didunia yang terletak sangat strategisdiantara dua benua Asia;Australia dan dua samudera Samudera Hindia;Samudera Pasifik.Karena letak yang sangat strategis ini, Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alamyang melimpah, baik dari laut, udara, dan daratannya. Disamping memiliki sumber daya alamyang melimpah, Indonesia juga kaya akan budaya, bahasa dan adat-istiadat, begitu jugadengan kondisi demografinya. Dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia,tentu negara ini berpeluang menjadi negara yang maju dan berkembang pesat. Komitmen pundibentuk dengan penyatuan persepsi melalui peraturan perundang-undangan oleh pemerintahpusat untuk menunjang kemakmuran ekonomi demi menyejahterakan masyarakat dengan adanya komitmen ini lahirlah pasal 33 UUD 1945, sebagai salah satubentuk cita-cita antara pemerintah dan masyarakat yang demokrasi untuk memajukanperekonomian Indonesia, sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pembangunanyang berkelanjutan, pemanfaatan SDA yang menunjang kemaslahatan hidup orang banyak,dan yang tak kalah penting adalah terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia. Namun cita-cita luhur ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkansebelumnya, sikap individualisme yang lebih mengutamakan profitabilitas dibandingkesejahteraan sosial lebih menonjol dalam pelaksanaan pasal 33 UUD 1945, apalagi setelahbatang tubuhnya diamandemen. Dan fakta menunjukan bahwa tren yang terjadi saat ini diIndonesia adalah berupa kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, gizi buruk, privatisasisektor industri pemerintahan, sikap apatis, pengangguran dan penjarahan harta rakyat terjadidi negri yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia kunci pasal 33 UUD 45 setelah amandemen, individualisme, kesenjangan sosial,kesejahteraan sosialPENDAHULUANIndonesia merupakan negara terbesar di dunia yang memiliki jumlah penduduk nomorempat terbesar yakni mencapai 250 juta jiwa. Selain penduduk dan negaranya yang bersifatmaritim, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan potensi sumber dayaalam, sehingga dengan kondisi geografis yang luar biasa ini, Indonesia layak dikatakansebagai salah satu negara yang berpengaruh besar dalam dunia international. Masyarakat Indonesia dan khususnya pemerintah bekerja sama demi mengelola,mengalokasikan dan memanfaatkan SDA yang ada untuk memajukan kehidupan berbangsadan bernegara, demi menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalamupaya pemerintah serta masyarakat untuk dapat merealisasikan cita-cita luhur ini, merekamembuat suatu kesepakatan melalui suatu regulasi yang ditetapkan bersama yang terdeskripsisecara jelas dalam kitab pedoman berbangsa dan bernegara, yakni UUD 1945, tepatnya padapasal 33. Adapun bunyi dari pasal 33 UUD 1945 ini sebelum diamandemen adalah 1Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;2Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orangbanyak dikuasai oleh Negara; 3Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnyadikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal inimencerminkan bahwa perekonomian adalah usaha bersama yang dicapai demi kesejahteraanmasyarakat yang bersifat kekeluargaan. Demikian juga ayat 23 pemerintah ikut campurdalam penguasaan SDA yang notabene dalam konstitusi itu dinyatakan seratus persen demimenunjang kebutuhan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun sayang, setelahideologi ekonomi pancasila ini diamanden, cita-cita luhur ayat 123 kandas dan hanyatinggal tulisan dan redaksi semata. Maka daripada itu saya akan mencoba menganalisis pasal 33 UUD 1945 yang telahdiamandemen dalam jurnal yang singkat ini. Semoga jurnal ini menjadi inspirasi sekaligusmembuka mata kita selebar-lebarnya akan permasalahan yang sebenarnya terjadi diIndonesia, khususnya dalam kondisi perekonomian 33 UUD 1945 Setelah AmandemenSetelah amandemen dilakukan pada UUD 1945 ada beberapa poin dan ayat yang diganti dalam setiap pasal dan ada juga ayat yang dihilangkan. Salah satu pasal yangdiamandemen yaitu pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi 1 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hiduporang banyak dikuasai oleh Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4 Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi denganprinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam ayat 4 dan 5 ini dilakukan oleh pemerintah sebagai penjabaran daninterpretasi ayat 12 dan 3. Namun penjabaran ini sangat bertentangan dankontraproduktif dengan ayat 12 dan 3 tersebut, pasalnya ayat 4 dan 5 mencerminkansikap individualis artinya perekonomian yang dijalankan dan diimplementasikan Indonesiaadalah perekonomian yang bersifat kapitalis yang mana lebih mengutamakan personalitiketimbang aspek kebersamaan kolektif. Implementasi pasal 33 menuai banyak kontroversi ditengah-tengah pasal yang semula-mula pro terhadap kepentingan rakyat, menjadi kontra ketika haltersebut terjadi di lapangan. Penambahan ayat 4 semakin diperkuat keberadaannya dengankondisi perekonomian Indonesia dewasa ini, dimana ekploitasi SDA yang dilakukan olehbeberapa industri yang notabene adalah milik warga negara asing terjadi diberbagai daerah,yang secara de facto mengakibatkan tergerusnya usaha kecil menengah masyarakat, yangtidak lagi mementingkan aspek kemaslahatan masyarakat banyak namun, telah berorientasiuntuk menguasai dan meningkatkan laba semaksimal mungkin. Pasal yang semula digunakansebagai komitmen menjalankan perekonomian pancasila ini semakin tidak jelas haluannyakemana, setelah ditambah lagi dengan ayat 5 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebihlanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”. Menurut opini saya,maksud dari embel-embel UU yang ada pada akhir ayat 5 pasal 33 sesudah amandemen iniadalah UU tentang PM penanaman modal dan PMA penanaman modal asing, yang kentalsekali nuansa liberalnya. PM dan PMA erat kaitannya dengan investasi jangka panjang, yang mana pintugerbang utamannya adalah pasar uang dan pasar modal. Jika sektor ini sudah mengintervensidan terinternalisasi dalam batang tubuh pasal 33 UUD 1945 sebagai salah satu modelperekonomian indonesia yang katanya menganut sistem ekonomi pancasila, maka yang akanpasti terjadi adalah monopoli, liberalisasi dan yang paling menakutkan adalah neo-imperialismodern. Jika hal ini terjadi maka tidak ada lagi kata sejahtera dan makmur bagi masyarakat,dan sebaliknya yang akan terjadi adalah eksploitasi dan penghargaan pribadi dengan orientasimaksimasi laba terhadap individu, sehingga munculah sikap monopoli dan Individualisme adalah sebuah paham dimana kepentingan pribadi dan hak-hak pribadilebih diutamakan dari kepentingan bersama. Sikap individualis lebih cendrung mendorongpribadi agar lebih bebas berekspresi, bertindak dan bersikap demi tercapainya tujuan pribadi,apapun risiko dan konsekuensinya. Individualisme juga merupakan satu filsafat yangmemiliki pandangan moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia sertakepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akanmelanjutkan percapaian dan kehendak pribadi. Mereka menentang intervensi darimasyarakat, negara dan setiap badan atau kelompok atas pilihan pribadi mereka. Oleh karenaitu, individualisme melawan segala pendapat yang menempatkan tujuan suatu kelompoksebagai sesuatu yang lebih penting dari tujuan seseorang individu, yang merupakan dasar danfondasi merupakan ide yang sangat fundamental dari aliran neo-imperialisme menjadi salah satu aliran yang juga dikenal dengan ekonomi neoliberal. Konsep yang diusung aliran ini adalah globalisasi dan perdagangan bebas melaluiWTO World Trade Organization, yang kerap dianggap sebagai neoimperialisme atau“penjajahan gaya baru melalui ekonomi global”. Adapun agenda-agenda yang diprogramkan oleh paham neoliberal, yang termaktub dalamKonsensus Washington antara lain1 Pelaksanan kebijakan anggaran yang ketat, termasuk penghapusan subsidi negaradalam berbagai Pelaksanaan liberalisasi sektor Pelaksanaan liberalisasi sektor Pelaksanaan privatisasi Paham Individualisme Neoliberalis dengan Pasal 33 UUD 45 SekarangSecara tidak sadar, Indonesia sudah menganut paham ini sejak lama. Terbukti sebelumIndonesia mengalami krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 program-program neoliberalis sudah berjalan mulai pada tahun 1980-an, antara lain melalui paketkebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia kemudian secara resmimengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untukmencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakanpaket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan Letter Of Intent LOI,yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak,yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, Timah dan Aneka individualis terlihat jelas dan gamblang telah dilakukan oleh pemerintah kitasendiri. Walaupun tujuannya baik demi menyelamatkan perekonomian, bangsa Indonesia kalaitu melalui pemerintahannya telah berkhianat pada konstitusi dan bangsanya sendiri. Merekarela menjual aset berharga Negara yakni BUMN yang semula ditegaskan dalam pasal 33UUD 1945 sebagai salah satu usaha bersama dengan asas kekeluargaan untuk menunjangkesejahteraan dan kemakmuran rakyat, melalui privatisasi yang dilakukan oleh pihak swastadan umumnya adalah warga negara terlihat jelas pemerintah hanya menutupi sistem ekonomi pancasila yang lebihmengutamakan aspek kemakmuran dan kesejahteraan sosial seperti yang tergambar dalamayat 12, dan 3, dengan sistem ekonomi kapitalis individualis yang terdeskripsi secarajelas dan signifikan pada ayat 4 dan 5. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tidak lagimenjadi prioritas, yang ada kini hanya orientasi dalam berkompetisi secara nasional danglobal. Sehingga dengan komitmen seperti ini implementasi ideologi perekonomianIndonesia dalam pasal 33 UUD 45, tidak akan pernah terealisasikan sesuai dengan apa yangdicita-citakan bangsa Indonesia. Sehingga yang ada hanyalah monopoli yang akan terjadidiberbagai sektor primer seperti, pertanian, perikanan, pariwisata, energi, gas alam, dan lagi saya nyatakan bahwa Amandemen pasal 33 ayat 4 ini seakanmengingkari secara halus ayat 12 dan 3-nya dimana perekonomian disusun secaraprinsip demokrasi. Jadi, siapa saja dapat mengusahakan perekonomian secara bebas aliasliberalisasi perekonomian. hal ini tertuang dalam ayat selanjutnya yaitua ayat 5 dimana“ketentuan lebih lanjut diatur UU”, UU yang mana? lihat saja UU penanaman modal dan UUPMA yang kental akan praktek Pasal 33 UUD 45 Setelah Amandemen Terhadap Kesejahteraan SosialSudah sangat jelas bahwa penambahan ayat 4 dan 5 berdampak negatif bagibangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat indonesia secara keseluruhan. Dengan adanyaIndikasi sikap individualis dalam ayat 4, merefleksikan bahwa masyarakat Indonesia sangatterancam dengan keberadaan perusahaan swasta yang nantinya akan mengelola hampir semuasektor primer di Indonesia. Yang mana, tujuan mereka mendirikan sebuah corporate disamping untuk memberikan kemudahan dan kebutuhan kepada masyarakat Indonesia,mereka tentu juga akan mengeksploitasi SDA potensial diberbagai daerah dengan investasiyang sangat terbuka melalui pasar modal, yang terindikasi pada ayat 5 pasal 33 UUD privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada sektor swasta jugasemakin memperburuk keadaan, dimana BUMN yang sejatinya mempunyai prioritas utamamenciptakan pelayanan terbaik pemerintah kepada rakyatnya untuk menunjang kesejahteraandan keadilan, dikonversi oleh pihak swasta sebagai ajang kompetisi kekuatan ekonomiindividu yang bertujuan untuk mencari laba yang sebesar-besarnya. Akhirnya yang kenaimbasnya adalah masyarakat Indonesia sendiri, terkhusus bagi masyarakat yang memilikitingkat ekonomi menengah kebawah, otomatis mereka akan sulit bertahan dan akan selaludihantui dengan kemiskinan. Kesejahteraan sosial tak lagi menjadi prioritas utama menjalankan pasal 33 dansekarang yang terlihat hanyalah kesenjangan sosial, kemiskinan yang mengakar, tindakankorupsi yang merajalela, perekonomian yang tidak tentu arah dan tujuan, kemiskinan,keterbelakangan pendidikan, dan masalah-masalah struktural hasil analisis yang saya lakukan terhadap pasal 33 UUD 45 yang telahdiamandemen dapat disimpulkan bahwa 1. Amandemen pasal 33 UUD 45 mengundang kontroversi dan cendrung kontraproduktif dalam pelaksanaannya dilapangan. Ada indikasi-indikasi dan kepentinganindividu yang membawa perekonomian Indonesia semakin jauh dari cita-cita luhurpasal 33 UUD 45 sebelum Ayat 4 dan 5 mencerminkan sikap individualis artinya perekonomian yangdijalankan dan diimplementasikan Indonesia adalah perekonomian yang bersifatkapitalis yang mana lebih mengutamakan personaliti ketimbang aspek Kesejahteraan sosial akan semakin terdegradasi dengan adanya sikap liberalis yangorientasinya adalah maksimasi laba, dan cendrung kearah ekploitasi SDA untukkepentingan pribadi Agar perekonomian Indonesia tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan dandiagendakan sebelumnya, seperti yang termaktub dalam pasal 33 UUD 45, maka sayamenyarankan kepada pemerintah Indonesia bahwa1. Law enforcement dalam pengimplementasian pasal harus ditingkatkan. Hal ini perludipertimbangkan agar fungsi dan tujuan dapat dijalankan dan dicapai sesuai denganapa yang direncanakan sebelumnya, khususnya pada pasal 33 UUD Proteksi terhadap sektor-sektor yang penting bagi negara dan menyangkut kebutuhanhidup orang banyak harus diperketat, agar privatisasi tidak lagi dilakukan oleh pihaklain yang nantinya juga akan mengakibatkan kerugian struktural bagi masyarakatIndonesia Perjelas dan kokohkan sistem, aturan main, dan regulasi yang jelas terhadap prosespembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini bertujuan penting agar haluan dan tujuanekonomi kita sesuai dengan apa yang dinginkan dan diamanatkan bangsa dalam pasal33 UUD 45 ayat 1, 2 dan REFERENSIFaisal Basri dan Haris Munandar. Lanskap Ekonomi Idonesia Kajian dan RenunganTerhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan ProspekPerekonomian Indonesia. Jakarta Kencana, Hadi, dkk. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam SetengahAbad Terakhir. Yogyakarta Penerbit Kanisius, Mukthie. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Konstitusi Press, Tom. Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD’45, Bandung Angkasa, ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication. Soal USBN PPKn Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019 Kegiatan USBN Ujian Sekolah Berstandar Nasional tingkat SMP atau MTs tiap daerah ternyata berbeda-beda, ada yang sudah berlangsung ada juga yang baru mulai. Di Kabupaten Indramayu sendiri USBN berlangsung mulai Senin 8 April 2019 hingga 13 April 2019. Jadwal USBN hari kedua jam pertama adalah mata pelajaran Matematika, dan jam kedua adalah mata pelajaran PPKn Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagi bapak dan ibu guru yang mengajar mata pelajaran tersebut, tentu sangat membutuhkan soal dan kunci jawaban mata pelajaran yang diampu tersebut untuk evaluasi dan analisis butir soal. Sedangkan bagi pelajar biasanya untuk mengukur atau menghitung nilai yang didapatkan. Nah bagi bapak dan ibu guru, pelajar SMP kelas 9 yang membutuhkan soal dan kunci jawaban USBN PPKn SMP Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2018/2019 silakan ada di bawah ini 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ! 1 Selalu semangat dalam berjuang 2 Mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan 3 Mengorbankan segala jiwa raga untuk mencapai kemerdekaan 4 Mendukung secara aktif mencapai cita-cita bangsa 5 Pantang bekerjasama dengan negara yang pernah menjajah Nilai-nilai semangat para perumus UUD NRI Tahun 1945 yang perlu kita teladani saat ini ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan nomor .... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 2, 3, dan 5D. 3, 4, dan 5 2. Janji Jepang untuk membentuk BPUPKI Dokuritsi Zyumbi Tyoosakai direalisasikan pada tanggal 1 Maret 1945. Selanjutnya dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI mengadakan sidang resmi dua kali dan sidang tidak resmi sekali. Sidang resmi kedua BPUPKI, tanggal 10 – 16 Juli 1945 membahas tentang …. A. rancangan Undang-Undang Dasar B. sistem pemerintahan Indonesia C. semboyan Negara IndonesiaD. dasar negara Indonesia 3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ! 1 Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme yang tinggi 2 Adanya keinginan menjadi pemimpin bangsa yang di hormati 3 Selalu bersemangat dalam memperjuangkan kepentingan kelompok 4 Berupaya mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur 5 Melaksanakan tugas demi negara tanpa mengesampingkan kepentingan pribadi Komitmen yang dimiliki para tokoh dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan nomor .... A. 1 dan 4 B. 2 dan 3 C. 3 dan 4D. 4 dan 5 4. Dalam perumusan dasar negara Indonesia, rumusan dasar negara Pancasila yang sempat menjadi perdebatan panjang dan sengit hingga akhir penetapan tanggal 18 Agustus 1945 adalah penetapan sila pertama yang berbunyi.... A. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam B. Ketuhanan dengan kewajiban pemeluk-pemeluknya menjalankan syariat Islam C. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya D. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 5. Sikap-sikap yang termasuk mempertahankan NKRI 1 Maju ke medan perang menggantikan tentara 2 Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar 3 Bangga mengenakan baju batik khas Indonesia 4 Membiasakan diri menggunakan produk-produk luar negeri 5 Menyukai film Jepang dan korea sebagai landasan pergaulan Sikap yang dapat diidentifikasikan sebagai generasi muda yang cinta NKRI adalah .... A. 1 dan 2 B. 2 dan 3 C. 3 dan 4D. 4 dan 5 6. Sikap yang harus ditampilkan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari hari, yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, khususnya sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan adalah …. A. memajukan pergaulan demi persatuan / kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika B. menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi C. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama D. bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan bangga bertanah air Indonesia 7. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu Burung Garuda Pancasila. Di kaki Burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang ber makna Berbeda-beda tetapi tetap satu, penerapan dalam kegiatan di Sekolah yang beragam Agama adalah .... A. mengutamakan pemeluk agama yang terbanyak B. mendahulukan pemeluk agama yang paling sedikit C. memprioritaskan pemeluk agama yang menengah D. memprioritaskan masing-masing agama sesuai hari besar agamanya 8. Berikut sikap yang harus ditampilkan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah …. A. senantiasa mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan B. tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain C. senantiasa menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban D. sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara 9. Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan Pancasila terkait dengan hal tersebut berfungsi sebagai .... A. dasar negara B. ideologi terbuka C. kepribadian bangsaD. pandangan hidup bangsa 10. Dengan adanya musibah gempa di sejumlah daerah di tanah air, Andika sebagai ketua OSIS SMP “Kusumo“ mengumpulkan dana, pakaian layak pakai, dan makanan kering yang akan disumbangkan kepada masyarakat yang mengalami musibah. Kegiatan Andika tersebut merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila yaitu .... A. menghargai hak-hak orang lain B. saling mencintai sesama manusia C. mewujudkan keadilan masyarakatD. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan 11. Pancasila adalah pondasi, landasan dan pijakan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Penerapan Pancasila terkait dengan hal tersebut berfungsi sebagai …. A. pandangan hidup bangsa B. dasar negara C. ideologi terbukaD. kepribadian bangsa 12. Anggota PPKI, akhirnya menyepakati rumusan sila pertama dengan menghilangkan tujuh kata, sehingga berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesepakatan ini dilatarbelakangi demi mewujudkan persatuan dan kesatuan. Komitmen berbangsa dan bernegara yang nampak dalam peristiwa tersebut dan harus dilaksanakan oleh generasi muda terhadap Pancasila adalah .... A. mempelajari dan menghafalkan urutan bunyi sila-sila pancasila yang benar B. membandingkan antara Pancasila dalam pembukaan dengan piagam jakarta C. mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar terwujud persatuan dan kesatuan D. menghargai tokoh perumus yang telah menghasilkan ideologi yang disegani 13. Berbagai musibah yang melanda negeri ini, seperti tsunami, gempa bumi, dan tanah longsor serta banjir bandang. Asep Supriadi sebagai Ketua Karang Taruna di kampungnya Bersama teman temannya berusaha mengumpulkan pakaian yang masih layak untuk dipakai, selimut, dan makanan instan untuk disumbangkan kepada masyarakat yang ditimpa musibah. Tindakan Asep dan kawan-kawannya ini merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila yaitu …. A. menghargai hak-hak orang lain B. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan C. mewujudkan keadilan masyarakatD. saling mencintai sesama manusia 14. Perhatikan ciri-ciri ideologi berikut! 1 nilai-nilai dan cita-citanya diambil dan dipaksakan dari luar, serta diciptakan oleh negara 2 nilai dan cita citanya digali dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. 3 dasarnya ditemukan dalam masyarakat itu sendiri dan dari konsensus masyarakat itu sendiri, 4 milik dari semua rakyat, dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. 5 Dibenarkan dan di butuhkan oleh seluruh warga masyarakat Ciri khas ideologi terbuka ditunjukkan pada nomor .... A. 1, 2, 3, dan 4 B. 1, 2, 3, dan 5 C. 1, 3, 4, dan 5D. 2, 3, 4, dan 5 15. Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen berbunyi “Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat di pilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”. Keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak di amandemen adalah .... A. Indonesia menjadi negara dengan sistem totaliter B. Presiden akan selalu berganti setiap lima tahun C. kekuasaan Presiden akan bersifat turun temurun D. Presiden dapat melakukan penyalahgunaan jabatan 16. Perhatikan jenis peraturan perudang-undangannasional di bawah ini ! 1 UUD 1945 2 Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu 3 Ketetapan MPR 4 Peraturan Presiden 5 Peraturan Pemerintah 6 Peraturan Daerah Provinsi 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berdasarkan pasal 7 Undang - Undang No. 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yang benar ditunjukkan pada urutan nomor …. A. 1,2,3,5,4,6, dan 7 B. 1,2,5,3,4,6, dan 7 C. 1,3,2,5,4,6, dan 7D. 1,5,2,3,4,6, dan 7 17. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mengadakan sidang yang pertama. Hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 yang berhubungan langsung dengan konstitusi adalah …. A. menetapkan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden B. membentuk Komite Nasional KNIP untuk membantu tugas-tugas Presiden C. membentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dasar negara Indonesia D. menetapkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 18. Tujuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan bangsa Indonesia adalah .... A. mempertegas dan memperkuat kedudukan pemerintah B. menyempurnakan aturan dasar negara mengenai ketatanegaraan negara C. untuk memberikan pengukuhan hukum pada pemerintah D. melindungi penguasa dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia 19. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara hierarkis. Makna hierarki peraturan perundangan adalah peraturan yang …. A. lebih rendah menjadi pertimbangan pembuatan peraturan diatasnya B. lebih tinggi menjadi sumber dan dasar bagi peraturan dibawahnya C. bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum D. baru disahkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang lama 20. Pokok pikiran keempat merupakan dasar moral negara yang pada hakekatnya merupakan suatu penjabaran dari Pancasila yaitu sila .… A. pertama dan kedua B. ketiga C. keempat D. kelima 21. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara, terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan keluar adalah .... A. kekuasaan dan kewenangan suatu negara untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain B. kekuasaan suatu negara untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain C. kekuasaan untuk mengelola semua sumber daya alam yang ada di wilayahnya tanpa campur tangan negara lain D. kekuasaan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan semua sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain 22. Perhatikan pernyataan berikut! 1 Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2 Kepala Pemerintahan dipilih oleh Parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat. 3 Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 4 Kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara adalah presiden/raja/kaisar. 5 Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan Ciri sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia, ditunjukkan pada nomor .... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 5 C. 2, 3, dan 4D. 3, 4, dan 5 23. Sebagai bangsa Indonesia kita harus dapat mengembangkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, walaupun dimanapun kita berada. Hal ini sesuai dengan perintah dari pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni pada pokok pikiran.... A. pokok pikiran keadilan sosial B. pokok pikiran persatuan C. pokok pikiran kedaulatan rakyatD. pokok pikiran keTuhanan 24. Pasal 20A ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak DPR. Hak DPR ini berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif. Salah satu hak DPR adalah hak Interpelasi, yaitu hak DPR untuk.... A. menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. B. melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah diduga bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan hal penting dan strategis dan berdampak luas pada masyarakat C. meminta keterangan dan penjelasan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara D. menyatakan secara tertulis segala hal dalam lembaga tanpa boleh dituntut di muka pengadilan 25. Tugas BPK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah.... A. memeriksa pengelolaaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasilnya diserahkan kepada DPR. B. memeriksa pengelolaaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasilnya diserahkan kepada Presiden. C. memeriksa pejabat dan aparatur negara yang terlibat dalam penyalahgunaan penggunaaan keuangan negara D. mengawasi pejabat dan aparatur negara yang memimpin proyek pembangunan infrastruktur di daerah dan melaporkan hasilnya ke DPR 26. Lembaga negara yang kewenangannya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, adalah.... A. Mahkamah Agung B. Komisi Yudisial C. Mahkamah KonstitusiD. Mahkamah Militer 27. Perhatikan pernyataan berikut! 1 Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai grasi dan rehabilitasi; 2 Menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; 4 Memutus pembubaran partai politik; 5 Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang termasuk tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi MK sesuai Pasal 24C ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditunjukkan pada nomor .... A. 1, 2, 3 dan 4 B. 1, 2, 4 dan 5 C. 1, 3, 4 dan 5D. 2, 3, 4 dan 5 28. “Bahwa sesunggungnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Salah satu alinea dalam kalimat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut mengandung makna bahwa… A. segala bentuk penindasan terhadap manusia tidak dibenarkan B. bangsa Indonesia membenci belanda dan jepang yang telah menjajah C. kemerdekaan merupakan cikal bakal untuk menjadi negara yang sejahtera D. semua bangsa mengedepankan perdamaian dalam hubungan internasional 29. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 1 Pendidikan Kewarganegaraan 2 Pelatihan Dasar Kemiliteran 3 Pengabdian sebagai Prajurit TNI 4 Pengabdian sesuai dengan Profesi 5 Ikut memelihara perdamaian dunia Bentuk-bentuk bela negara menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 2 seperti ditunjukkan pada nomor .... A. 1, 2, 3, dan 4 B. 1, 2, 3, dan 5 C. 1, 3, 4, dan 5D. 2, 3, 4, dan 5 30. Pada tanggal 28 Oktober 1928, peserta Kongres Pemuda mengucapkan ikrar yang dikenal sebagai “Sumpah Pemuda”. Isi teks Sumpah Pemuda menyimpulkan bahwa .... A. peserta kongres pemuda memiliki tekad yang kuat untuk mengusir penjajah B. putra dan putri Indonesia memiliki keberanian dalam melawan penjajah C. golongan muda memiliki niat lebih kuat untuk memerdekakan Indonesia D. para pemuda Indonesia mengakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia 31. Salah seorang dokter lulusan STOVIA Sekolah Kedokteran Jawa, yaitu dokter Wahidin Sudirohusodo yang menyadari betapa terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan. Dokter Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang pentingnya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan Pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini disambut baik oleh para pelajar STOVIA, dan pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Keadaan ini perlu diterapkan kembali untuk membangun motivasi dan karakter harapan bangsa saat ini melalui kegiatan.… A. melaksanakan kegiatan dan lomba yang melibatkan pemuda di seluruh wilayah RI secara rutin B. mengingatkan lagi kepada generasi muda bahwa mereka adalah tunas dan harapan bangsa C. bergaul dengan siapapun dan berusaha menghilangkan perbedaan dan karkteristik kedaerahan D. menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai kejujuran, loyalitas dan tanggung jawab 32. Perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan telah dilakukan oleh para Pemuda Angkatan Tahun 1928 dengan terwujudnya ikrar .... A. Proklamasi Kemerdekaan B. Kongres Pemuda I C. Sumpah PemudaD. Budi Utomo 33. Kebhinnekaan yang ada pada bangsa Indonesia, disatu sisi adalah sebuah potensi dan modal dasar bagi pembangunan, namun disi lain juga dapat menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa Indonesia. Keragaman pada bangsa ini, seperti keragaman suku, tradisi, seni, alat musik, tarian, makanan, agama dan lagu daerah membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu…. A. memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya B. masyarakat Indonesia lebih mudah mewujudkan tujuan nasionalnya C. keragaman ini merupakan unsur yang dapat membangun rasa nasionalisme dan patriotism D. Indonesia menjadi bangsa yang disegani dan dihargai karena keragaman dan kebhinnekaannya 34. Dr. Wahidin Soedirohusodo menggagas organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan tersebut melahirkan organisasi ”Budi Utomo”. Organisasi pertama pada zaman pergerakan nasional. Kegiatan yang perlu diteladani dari peristiwa tersebut dan dapat diterapkan untuk membangkitkan semangat generasi muda saat ini adalah .... A. meyakinkan kepada generasi muda bahwa mereka adalah penerus dan pejuang bangsa B. menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas dan tanggung jawab C. berinterkasi dengan siapapun dengan menghilangkan perbedaan dan karkteristik kedaerahan D. menyelenggarakan kegiatan terkait dengan kepemudaan di seluruh wilayah Indonesia secara rutin 35. Konflik dapat mengganggu kerukunan masyarakat. Anggota masyarakat yang sebelumnya saling bertetangga bisa berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci dan saling berprasangka negatif. Hal ini merupakan salah satu akibat konflik, yaitu …. A. perubahan kepribadian B. perpecahan dalam masyarakat C. kerugian harta benda dan korban manusia D. kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada 36. Setiap lima tahun sekali dilaksanakan pemilihan umum, baik untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Partisipasi warga negara terhadap persitiwa tersebut yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional dapat ditunjukkan dengan cara .... A. menjadi juru kampanye bagi salah satu pasangan calon B. menghadiri setiap kegiatan kampanye salah satu calon C. mempercayakan pilihannya kepada wakil-wakil rakyat D. menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai hati nurani 37. Kedaulatan memiliki empat 4 sifat pokok. Salah satu diantaranya adalah bahwa kedaulatan bersifat permanen, artinya kekuasaan itu .... A. merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain B. tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi C. tidak dibatasi oleh kekuasaan lain D. tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti 38. Kemajuan teknologi memiliki dampak negatif diantaranya munculnya sifat egois dan Individualisme, selain itu dalam hidup bermasyarakat generasi muda kurang memahami norma dan etika. Usulan gagasan yang tepat untuk membangkitkan semangat bela negara generasi muda terkait dengan ilustrasi tersebut adalah .... A. menghargai dan mengenang pengorbanan pahlawan B. memiliki sikap integritas yang tinggi terhadap asal usul C. menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari D. menghidupkan karang taruna untuk pembinaan mental para pemuda 39. Salah satu potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara lain penyalahgunaan narkoba. Berikut upaya penanggulangan penyebaran narkoba yang lebih efektif adalah .… A. penerapan hukuman mati bagi yang menggunakan maupun mengedarkan B. memobilisasi semua pihak baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat C. melibatkan dan memobilisasi komunitas lokal maupun pemerintah/aparat D. memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat dan penjelasan bahaya narkoba 40. Keberagaman suku bangsa, agama, ras dan antargolongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga, meskipun berbeda-beda kita tetap merupakan satu kesatuan. Dampak positif keberagaman tersebut bagi bangsa Indonesia adalah .... A. mempermudah masyarakatnya dalam mewujudkan cita-cita nasional B. menjadikan bangsa yang dihargai bangsa lain karena kemajemukannya C. sebagai salah satu unsur yang dapat menumbuhkan sikap nasionalisme D. menunjukkan luas dan kayanya unsur-unsur yang dimiliki bangsa Indonesia II. URAIAN 41. Pada awal kemerdekaan 1945 – 1959 penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah, ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain. Tuliskan lima 5 pemberontakan di awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia! 42. Berdasarkan konvensi montevideo tahun 1933 disepakati bahwa ada empat 4 unsur atau syarat berdirinya suatu negara. Tuliskan empat 4 unsur/ syarat berdirinya negara tersebut! 43. Rumusan dasar negara yang diajukan oleh para tokoh pada sidang BPUPKI antara lain rumusan dari Moh. Yamin, coba tuliskan kembali! 44. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas perdagangan. Sebutkan 3 tiga ketaatan peraturan yang harus dipatuhi oleh pedagang kaki lima! 45. Keberagaman yang meliputi perbedaan agama, suku, dan antar golongan merupakan ciri khas bangsa Indonesia, Tuliskan lima 5 keberagaman budaya yang ada di Indonesia rumah adat, seni budaya, pakaian adat, nama suku bangsa, dan makanan khas!KUNCI JAWABAN URAIAN41. Pemberontakan yang pernah terjadi pada tahun 1945 – 1959 di Indonesia a. DI / TIIb. PRRIc. RMSd. Ratu adile. PKI Di Madiun42. Syarat berdirinya negara menurut konvensi Montevideo A. Syarat konstitutif de facto1. Rakyat2. Wilayah3. Pemerintah yang berdaulatB. Syarat deklaratif de jure4. Pengakuan dari negara Rumusan dasar negara menurut Mr. Moh Yamin a. Peri Kebangsaanb. Peri Kemanusiaanc. Peri Ketuhanand. Peri Kerakyatane. Kesejahteraan sosial44. Ketaatan yang harus dipatuhi oleh pegadang kaki lima adalah 1. Tidak melanggar ketertiban umum2. Tidak menggunakan badan jalan 3. Menjaga kebersihan lingkungan4. Membuang sampah pada tempatnya5. Tidak menghalangi area bagi pejalan kaki. 45. Keberagaman di Indonesia antara laian a. Suku bangsa jawa, sunda, minangkabau, bali, minahasab. Rumah ada joglo, tongkonan, rumah gadang, rumah panggung, Seni budaya tari topeng, tari merak, tari saman, tari kecak, tari serimpi. d. Pakaian adat jogja kanigaran, baju bodo, kain songket, tenun Makanan khas coto makasar, kerak telor, mpek mpek palembang, rujak cingur, karedok. Soal USBN PPKn Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019 unduh di sini Kunci Jawaban PPKn Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019 unduh di sini Keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal 6 ayat 2 undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak diamandemen adalah? Penyalahgunaan jabatan presiden untuk kepentingan tertentu Indonesia menjadi negara yang menganut sistem presidensial Presiden dan wakil presiden tidak mewakili suara rakyat Kekuasaan presiden dibatasi oleh masa jabatan. Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah C. Presiden dan wakil presiden tidak mewakili suara rakyat. Dilansir dari Ensiklopedia, keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal 6 ayat 2 undang-undang negara republik indonesia tahun 1945 tidak diamandemen adalah Presiden dan wakil presiden tidak mewakili suara rakyat. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Penyalahgunaan jabatan presiden untuk kepentingan tertentu adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Indonesia menjadi negara yang menganut sistem presidensial adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban C. Presiden dan wakil presiden tidak mewakili suara rakyat adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Menurut saya jawaban D. Kekuasaan presiden dibatasi oleh masa jabatan. adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah C. Presiden dan wakil presiden tidak mewakili suara rakyat. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.

keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak diamandemen adalah